Bimbingan Teknis Perubahan Perguruan Tinggi Swasta di Lingkungan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah V

Sleman – Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah V menyelenggarakan Bimbingan Teknis Perubahan Perguruan Tinggi Swasta di Hotel Crystal Lotus (28/08/2023). Bimbingan teknis kali ini fokus pada perubahan perguruan tinggi swasta melalui penyatuan dan penggabungan perguruan tinggi swasta. Penggabungan dan penyatuan perguruan tinggi swasta selain bertujuan mengurangi jumlah perguruan tinggi swasta juga untuk mendorong perguruan tinggi swasta baru hasil penyatuan dan penggabungan menjadi lebih settle.

Acara dibuka oleh Kepala bagian Umum Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah V, Bapak Taufiqurrahman, S.E. “Perubahan perguruan tinggi khususnya melalui jalur penyatuan dan penggabungan bisa terjadi dengan tujuan pengembangan perguruan tinggi swasta. Bimtek kali ini bertujuan memfasilitasi hal tersebut”kata Taufiqurrahman, S.E.

Hadir sebagai narasumber Ketua Pokja Penataan Kelembagaan Perguruan Tinggi Akademik, Direktorat Kelembagaan Aulia Ni’matu Fajar, S.H., M.H. dan Prof. Lita Tyesta ALW, S.H., M.Hum. dari Universitas Diponegoro yang juga menjadi evaluator aspek hukum di Direktorat Kelembagaan.

“Kemendikbudristek meluncurkan Akselerasi Program Penggabungan atau Penyatuan PTS dalam bentuk pendanaan untuk mempercepat pengajuan usul penggabungan atau penyatuan PTS. Berdasarkan hal tersebut Insentif pada tahun 2020 masih tetap berlaku ditambah dengan insentif Tahun 2021 dan 2022 dalam bentu bantuan dana” kata Aulia Ni’matu Fajar, S.H., M.H. Program ini di selenggarakan untuk mendukung arah Kebijakan peningkatan mutu dan pemerataan layanan pendidikan tinggi menuju perguruan tinggi kelas dunia melalui strategi rasionalisasi jumlah perguruan tinggi (right sizing).

Prof. Lita Tyesta ALW, S.H., M.Hum. menjelaskan bahwa pemenuhan aspek hukum sangatlah penting karena berhubungan dengan legalitas penyelenggaraan perguruan tinggi. “Jika semua aspek hukum terpenuhi maka nilainya 4 tetapi jika sedikit saja tidak terpenuhi maka nilainya 0. Jadi tidak ada nilai 2 dan 3 dalam pemenuhan aspek hukum, tidak ada toleransi” kata Prof. Lita Tyesta ALW, S.H., M.Hum..

Ketua Tim Kerja Kelembagaan Zanuwar Fahruzi, S.T. sebelum menutup acara menyampaikan bahwa melalui acara ini berharap perguruan tinggi tetap mempertahankan terpenuhinya syarat pendirian peguruan tinggi sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku. 

 

unduh materi:
https://bit.ly/materibimtekperubahanptslldiktiv


BAGIKAN