Pemerataan tenaga kesehatan masih menjadi tantangan besar di Indonesia, terutama di wilayah terpencil, terluar, dan tertinggal (3T). Meski kebutuhan dokter meningkat setiap tahun, banyak tenaga medis enggan ditempatkan di daerah yang minim fasilitas. Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan (FKIK) Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Prof. Dr. dr. Arlina Dewi, M.Kes., AAK, menegaskan bahwa pemerintah pusat dan daerah perlu mengambil langkah lebih sistematis agar distribusi tenaga kesehatan berlangsung lebih adil dan berkelanjutan.
Menurut Arlina, persoalan distribusi dokter tidak semata-mata terkait penugasan, tetapi juga berkaitan dengan kesejahteraan, jenjang karier, dan jaminan untuk keluarga tenaga kesehatan. Ia menilai pemerintah daerah harus memandang dokter sebagai aset yang harus didukung, bukan sekadar pelengkap fasilitas kesehatan.
“Dokter itu bukan datang sendirian, mereka punya keluarga, kebutuhan hidup, dan masa depan. Maka daerah harus menawarkan sesuatu yang membuat mereka mau bertahan. Mulai dari rumah dinas, fasilitas pendidikan untuk anak, sampai lingkungan sosial yang layak. Kalau daerah tidak bisa menyiapkan itu, dokter pasti pikir panjang untuk menetap,” ujarnya saat dihubungi secara daring, Senin (1/12).
Arlina juga menekankan bahwa kebijakan insentif harus bersifat proporsional dan berbasis kondisi wilayah. Dokter yang bertugas di daerah terpencil, menurutnya, selayaknya mendapat apresiasi lebih tinggi dibanding mereka yang bekerja di kota besar.
Di tengah kebutuhan pemerataan, pemerintah kini memperbanyak pendirian fakultas kedokteran sebagai strategi jangka panjang. Arlina menilai langkah ini positif, namun tidak otomatis memperbaiki distribusi dokter ke daerah 3T. Kunci utamanya tetap berada pada kebijakan nasional yang konsisten, terutama terkait insentif, formasi ASN, dan penyediaan fasilitas pendukung di daerah.
“Menambah fakultas kedokteran itu baik, tetapi tidak menjawab masalah utamanya. Lulusan baru tetap akan memilih kota besar jika kebijakan distribusi tidak diperkuat. Penempatan dokter harus dibuat bukan hanya sebagai kewajiban, tetapi juga sesuatu yang layak dan menarik untuk dijalani,” tegasnya.
FKIK UMY sendiri turut berkontribusi dalam membangun kesadaran sosial mahasiswa kedokteran agar peduli terhadap daerah yang masih kekurangan layanan kesehatan. Arlina menyebutkan, kampus telah menjalankan program beasiswa berbasis pengabdian yang mewajibkan lulusannya bertugas di daerah-daerah yang membutuhkan layanan primer Muhammadiyah.
“Kami memberikan beasiswa penuh dengan komitmen penempatan di layanan primer Muhammadiyah di berbagai daerah. Skala kami memang tidak sebesar negara, tapi ini bagian dari ikhtiar pemerataan,” jelasnya.
Selain itu, kurikulum FKIK UMY juga menekankan nilai-nilai Al-Islam dan Kemuhammadiyahan (AIK) untuk membentuk jiwa pelayanan. Mahasiswa diajak memahami bahwa profesi dokter tidak berhenti pada kompetensi medis, tetapi juga mencakup tanggung jawab moral kepada masyarakat rentan.
“Kami mengajarkan bahwa menjadi dokter bukan hanya soal keterampilan klinis, tetapi juga panggilan membantu sesama. Nilai Al-Ma’un menjadi pondasi. Kami berharap lulusan FKIK UMY tidak hanya mengejar kenyamanan, tetapi siap mengabdi di tempat yang benar-benar membutuhkan,” tutup Prof. Arlina. (NF)
