KONSEPTUALISASI SISTEM PENEGAKAN HUKUM PERIKANAN INDONESIA

Hari ini (13/1) diperingati sebagai tanggal 13 Januari diperingati sebagai Hari Hak Asasi Manusia Nelayan dan Masyarakat Sipil. Indonesia adalah negara maritim, yang sebagian wilayahnya memiliki perairan yang luas, maka salah satu mata pencaharian penduduk Indonesia adalah menjadi nelayan.

Sesuai isi Pasal 25 A Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya dengan undang-undang. Hal ini disampaikan oleh Fifink Praiseda Alviolita, S.H., M.H. yang merupakan dosen Fakultas Hukum (FH) Universitas Widya Mataram (UWM). 

Lebih lanjut, Fifink menyampaikan bahwa terdapat setidaknya 8 lembaga pemerintah yang diberikan wewenang di wilayah perairan Indonesia. “Pada Undang-Undang (UU) No. 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia, pengaturan wewenang di bidang kelautan diatur dalam undang-undang yang sektoral dan saling bersinggungan antara satu sama lain sehingga menimbulkan overlapping wewenang dalam menangani tindak pidana Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing di wilayah perairan Indonesia,” ungkapnya.

“Selain kerugian ekonomi karena pencurian ikan oleh nelayan asing maka sektor kelestarian sumber daya maupun sosial Indonesia juga dirugikan, maka kepastian penegakan hukum di wilayah perairan Indonesia bertujuan agar tercapainya kedaulatan, keamanan dan kenyamanan bagi seluruh masyarakat,” tandasnya. 

Humas@UWM


BAGIKAN