Pembukaan Penerimaan Usul Pembukaan Layanan Perizinan melalui Sistem Informasi Kelembagaan (SIAGA)

Yth.
1. Pemimpin Perguruan Tinggi
2. Kepala LLDIKTI Wilayah I – XVI


Sebagai bagian dari pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 07 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset,dan Teknologi membuka layanan usul program studi, pendirian Perguruan Tinggi Swasta Akademik(PTS Akademik) dan perubahan PTS Akademik Periode 2023, berkenaan dengan hal tersebut dengan hormat kami sampaikan hal sebagai berikut:

 

1. Layanan perizinan pembukaan program studi, pendirian PTS, dan perubahan PTS Akademik tahun 2023 dilakukan secara daring/ online melalui laman siaga.kemdikbud.go.id dan dokumen dapat diunggah mulai 10 Januari 2023, untuk usulan:

a. Pembukaan program studi Akademik dan program studi Profesi pada PTS Akademik;
b. Pendirian PTS Akademik di wilayah LLDIKTI XIV provinsi Papua, Papua Barat, Papua Pegunungan, Papua Selatan, dan Papua Tengah;

c. Penggabungan Perguruan Tinggi menjadi PTS Akademik, Penyatuan Perguruan Tinggi ke PTS Akademik, Perubahan Bentuk Perguruan Tinggi menjadi PTS Akademik, Perubahan Nama PTS Akademik, Perubahan Lokasi PTS Akademik, dan pengalihan pengelolaan PTS Akademik dari Badan Penyelenggara lama ke Badan Penyelenggara baru (Alih Kelola).

2. Mekanisme dan persyaratan usul sebagaimana dimaksud pada angka 1 dapat diunduh pada menu
Panduan laman siaga.kemdikbud.go.id;

3. Pengusulan pendirian dan perubahan PTS Akademik serta pembukaan program studi masih mengikuti ketentuan Surat Edaran Menristekdikti Nomor 2/M/SE/IX/2016 tanggal 21 September 2016 tentang Pendirian Perguruan Tinggi Baru dan Pembukaan Program Studi.

4. Perubahan status PTS Akademik menjadi Perguruan Tinggi Negeri (Penegerian) masih dimoratorium berdasarkan surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 733/E.E2/DT/2013 tanggal 29 Juli 2013 tentang Penghentian Sementara (moratorium) Perubahan Status PTS menjadi PTN (Penegerian).

5. Perubahan Perguruan Tinggi menjadi PTS Akademik tahun 2023 dapat diusulkan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Jika perubahan Perguruan Tinggi menjadi PTS Akademik memerlukan penambahan
program studi baru, usulan penambahan program studi tersebut hanya untuk memenuhi jumlah minimum program studi Sarjana untuk bentuk PTS Akademik yang diusulkan dan tetap mengikuti komposisi,

• minimal 3 (tiga) program studi program Sarjana dari rumpun ilmu alam, rumpun ilmu formal, dan/atau rumpun ilmu terapan dan 2 (dua) program studi dari rumpun ilmu humaniora, rumpun ilmu sosial, dan/atau rumpun ilmu terapan untuk Universitas;

• minimal 3 (tiga) program studi program Sarjana dari maksimal 2 (dua) rumpun ilmu alam, rumpun ilmu formal, rumpun ilmu terapan, rumpun ilmu humaniora, dan

/atau0156/E3/DT.03.02/2023 10 Januari 2023 rumpun ilmu sosial untuk Institut;

• minimal 1 (satu) program studi program Sarjana dari rumpun ilmu alam, rumpun ilmu formal,rumpun ilmu terapan, rumpun ilmu humaniora, atau rumpun ilmu sosial untuk
Sekolah Tinggi.

b. Jika perubahan PTS merupakan perubahan bentuk Perguruan Tinggi menjadi PTS
Akademik maka program studi program Sarjana yang dapat diusulkan sebagai akibat
perubahan tersebut adalah program studi STEM;

c. Jika perubahan PTS berupa penggabungan Perguruan Tinggi menjadi PTS Akademik maka program studi program Sarjana yang dapat diusulkan sebagai akibat dari perubahan tersebut tidak hanya program studi STEM;

d. Jika perubahan PTS berupa penyatuan Perguruan Tinggi ke PTS Akademik maka dapat mengusulkan penambahan program studi program Sarjana tidak hanya program studi STEM;
e. Usul perubahan nama PTS Akademik, usul perubahan lokasi PTS Akademik, dan usul alihk kelola PTS Akademik tidak dapat dilakukan bersamaan dengan usul penambahan Program
Studi.

f. Perguruan tinggi yang sedang diusulkan dalam usul Perubahan Bentuk, Penyatuan, dan Penggabungan PTS tidak dapat mengusulkan Pembukaan Prodi melalui akun Perguruan tinggi.

6. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi akan menghentikan dan membatalkan proses usul Pembukaan Program Studi tahun 2023 apabila dokumen dan informasi yang diberikan tidak benar atau pengusul telah melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi tidak memberikan pelayanan tatap muka dan/atau telepon yang berkaitan dengan pengusulan Pembukaan Program Studi tahun 2023. Semua informasi/pengumuman terkait proses dan hasil penanganan usul hanya dapat
diakses melalui akun masing-masing pengusul pada laman siaga.kemdikbud.go.id.
8. Untuk dukungan teknis registrasi dan layanan usulan prodi dapat menghubungi LLDIKTI sesuai wilayah pengusul.

9. Seluruh proses usul Pendirian PTS Akademik dan Perubahan PTS Akademik tahun 2023 tidak dikenakan biaya apapun.

 

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.


Direktur Kelembagaan
Dr. Lukman, S.T., M.Hum.
NIP 1978051120031210

unduh: Surat Pengumuman


BAGIKAN