Wakil Rektor Bidang Pengembangan Universitas dan Al-Islam Kemuhammadiyahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Prof. Muhammad Faris Al-Fadhat, M.A., Ph.D., menyoroti pentingnya keterbukaan gagasan di ruang publik pada pemerintahan Prabowo–Gibran, meski mengapresiasi fokus pemerintah terhadap sektor pendidikan dan gizi sebagai bagian dari pembangunan sumber daya manusia.
Hal tersebut disampaikannya saat menjadi narasumber dalam Stadium General Pelantikan Forum BEM Se-DIY Periode 2025/2026 yang digelar di Auditorium Gedung Siti Walidah Universitas ‘Aisyiyah (Unisa) Yogyakarta, Rabu malam (15/10).
Dalam evaluasinya terhadap arah kebijakan pemerintahan setahun terakhir, Prof. Faris menilai Presiden Prabowo memiliki pendekatan security development, yang menempatkan aspek pendidikan dan pemenuhan gizi sebagai strategi utama menyiapkan generasi mendatang yang tangguh dan produktif.
“Cara melihat persoalan Presiden Prabowo lebih kepada security development. Untuk itu, pendidikan dan gizi menjadi dua hal penting dalam membangun kekuatan bangsa,” ujarnya.
Meski demikian, Prof. Faris mengingatkan bahwa keberhasilan visi tersebut sangat bergantung pada partisipasi publik dan keterbukaan ruang dialog antara pemerintah dan masyarakat, terutama kalangan muda. Ia menilai bahwa selama satu tahun masa pemerintahan berjalan, keterbukaan gagasan di ruang publik masih belum terlihat signifikan.
“Sudah satu tahun Presiden Prabowo menjabat, tapi keterbukaan gagasan di ruang publik masih belum terlihat. Sulit bagi anak muda untuk bersuara, padahal keterlibatan mereka sangat penting. Kondisi ini turut berpengaruh terhadap menurunnya minat generasi muda dalam aktivitas sosial dan aktivisme,” tambahnya.
Lebih lanjut, Prof. Faris menegaskan bahwa transparansi dan partisipasi publik merupakan elemen penting dalam mewujudkan pemerintahan yang adaptif dan demokratis. Ia mengajak mahasiswa untuk tidak sekadar menjadi penonton, melainkan turut mengawal dan mengevaluasi kebijakan pemerintah, terutama dalam bidang pendidikan.
“Keterbukaan itu penting karena dari situ kita bisa mendorong dan membantu mengakselerasi kemajuan negara. Mahasiswa harus ikut memastikan apakah kebijakan yang dijalankan benar-benar mendukung visi Presiden di sektor pendidikan,” tegasnya.
Ia menutup pemaparannya dengan ajakan kepada generasi muda untuk memperkuat peran intelektual dan moral dalam mengawal arah pembangunan nasional. Menurutnya, perguruan tinggi dan organisasi mahasiswa memiliki tanggung jawab besar sebagai ruang diskusi dan pembentukan kesadaran kritis di tengah menurunnya kultur debat publik. (FU)
