Mengatasi kemiskinan dan ketimpangan masih menjadi masalah utama masyarakat Indonesia sehingga memerlukan tingginya pertumbuhan ekonomi yang memiliki kualitas, terlebih saat ini sedang dihadapkan dengan permasalahan pandemi Covid-19 yang sudah pasti menghambat pembangunan ekonomi. Demikian disampaikan oleh Prof. Dr. Edy Suandi Hamid, M.Ec, Rektor Universitas Widya Mataram (UWM) sebagai Narasumber dalam acara Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LXI Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia 2020 yang digelar secara virtual dan diikuti ratusan peserta.
“Persoalan kemiskinan telah menjadi warisan kolonial hingga 75 tahun Indonesia merdeka. Padahal negara ini kaya akan sumber daya alam dan manusia, namun secara riil belum bisa menjadi negara kaya” papar Anggota Parampara Praja DIY itu pada Kamis (6/8/2020).
Menurut Prof. Edy, kemiskinan terpengaruh dari rendahnya kompetensi, pengetahuan, skill, dan kemampuan yang berdampak pada peningkatan pengangguran. Pada Agustus 2019, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Indonesia sebesar 67.49%, sedangkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Indonesia sebesar 5.28%. Kemiskinan mencakup beberapa jenis seperti kemisikinan natural, kultural, dan struktural. Sebagaimana data Badan Pusat Statistik (BPS) bahwa orang dikatakan miskin apabila tidak dapat memenuhi kebutuhan 2100 kalori per kapita per hari. Sedangkan World Bank menggunakan Headcount Ratio, kondisi miskin jika pendapatan individu tidak lebih dari $2 per hari.
Dengan ukuran yang digunakan Pemerintah, lanjut Prof. Edy, saat ini masih sekitar 25 juta penduduk Indonesia hidup di bawah garis kemiskinan, atau 9,22% dari total penduduk Indonesia. Pandemi Covid-19 bisa jadi menjadi penyebab resesi ekonomi dunia yang berdampak pada semakin meningkatnya kemiskinan di Indonesia.
“Dalam pembukaan UUD 1945 memang tidak memuat kosa kata kemiskinan dan ketimpangan, namun pengurangan maupun penghapusan kemiskinan dan ketimpangan pendapatan antar masyarakat telah menjadi tujuan terbentuknya NKRI,” ucap Penasehat Gubernur DIY bidang Ekonomi ini.
Berkaitan dengan strategi pembangunan dalam mengatasi kemiskinan dan ketimpangan Indonesia, Prof. Edy menjelaskan, tiga pilar utama kebijakan pengentasan kemiskinan diantaranya pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan pro-kemiskinan, pemerintahan yang baik (good governance), dan pembangunan sosial. Penanggulangan kemiskinan ditempuh dengan strategi penguatan makro ekonomi, pemberdayaan untuk berusaha dan pendapatan, perlindungan sosial melalui Bantuan Sosial (bansos). Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan peningkatan akses pelayanan dasar juga menjadi bagian penting dalam strategi ini.
“Pemerintah harus mendorong pembangunan sumber daya manusia dalam strategi pengentasan kemiskinan dan ketimpangan. Penguatan pembangunan desa dan akses kewirausahaan bagi masyarakat juga harus diperhatikan dengan adanya dukungan dari lembaga keuangan mikro,” terang Prof. Edy. Dalam pelaksanaannya pun, kebijakan Pemerintah Pusat maupun Daerah harus disinergikan dan lebih berorientasi untuk memberdayakan masyarakat miskin.
