Pemerintah Indonesia tengah mematangkan arah kebijakan nasional terkait peta jalan (roadmap) dan pedoman etika penggunaan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI). Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa perkembangan AI tidak hanya mendorong kemajuan ekonomi digital, tetapi juga berjalan secara etis, aman, dan berkelanjutan.
Hal tersebut disampaikan oleh Dr. Ir. Bonifasius Wahyu Pudjianto, M.T., Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia (Komdigi), dalam acara “Digistar Connect: Building 113,000 Next Generation AI Talents for Indonesia’s Future” di Gedung Djarnawi Hadikusuma E8 Lantai 5 Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Kamis (23/10).
Bonifasius menjelaskan bahwa Komdigi bersama Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) saat ini sedang menyusun dua dokumen strategis penting, yakni Etika Kecerdasan Buatan Nasional, dan Peta Jalan Pengembangan AI Indonesia. Kedua instrumen tersebut akan menjadi panduan bagi sektor publik, swasta, maupun akademik dalam mengimplementasikan teknologi AI secara bertanggung jawab.
“Etika AI akan menjadi rambu agar teknologi ini tidak digunakan secara destruktif. Prinsip utamanya adalah memastikan AI tetap memuliakan manusia, melindungi privasi, serta tidak menciptakan diskriminasi berbasis algoritma,” jelas Bonifasius.
Lebih lanjut, peta jalan tersebut juga akan mencakup aspek regulasi, riset, pengembangan talenta digital, serta kolaborasi internasional guna memperkuat posisi Indonesia dalam ekosistem global AI.
Bonifasius menekankan bahwa penguatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) menjadi faktor utama dalam implementasi AI yang etis dan produktif. Dalam konteks ini, perguruan tinggi, termasuk UMY, memiliki peran strategis sebagai pusat riset dan pengembangan kebijakan berbasis ilmu pengetahuan.
“Perguruan tinggi memiliki posisi penting sebagai penghasil talenta dan peneliti. Kita harapkan kampus mampu membangun ekosistem riset yang kolaboratif dan memberikan masukan bagi penyusunan kebijakan AI nasional,” ujarnya.
Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dan industri akan menjadi fondasi utama untuk menciptakan AI yang inklusif dan berkeadilan, sekaligus meningkatkan daya saing nasional di sektor teknologi.
Selain penyusunan etika dan roadmap, pemerintah juga menyiapkan AI Talent Pool dan AI Center of Excellence sebagai wadah kolaborasi antara akademisi, industri, dan pemerintah.
Melalui program ini, mahasiswa dan peneliti akan diberi kesempatan untuk berkontribusi langsung dalam riset dan penerapan AI di berbagai sektor, seperti layanan publik, kesehatan, pendidikan, pertanian, dan industri kreatif.
“Kita ingin memastikan bahwa talenta digital Indonesia tidak hanya menjadi pengguna, tetapi juga pencipta teknologi. Dengan kerja sama yang erat antara pemerintah dan perguruan tinggi, kita bisa mewujudkan AI yang inklusif, berkeadilan, dan berpihak pada kemanusiaan,” tegas Bonifasius. (NF)
