Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) melalui Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan, Prof. Dr. Zuly Qodir, M.Ag., menghadiri Sarasehan Pimpinan Perguruan Tinggi di sela-sela perhelatan Kewirausahaan Mahasiswa Indonesia (KMI) Expo 2025 yang berlangsung di Universitas Tidar (Untidar), Magelang, pada Kamis (21/11). Dalam forum tersebut, UMY menegaskan perlunya peningkatan anggaran dan distribusi pendanaan yang lebih proporsional untuk program kewirausahaan mahasiswa di seluruh Indonesia.

Pada tahun ini, UMY berhasil meloloskan empat tim kewirausahaan mahasiswa dari berbagai disiplin ilmu, mulai dari Pertanian, Hukum, Manajemen, hingga Ilmu Komunikasi, untuk menerima pembiayaan resmi dari kementerian. KMI Expo 2025 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) ini diikuti oleh lebih dari 400 tim dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia.

Dalam sarasehan pimpinan, Prof. Zuly menekankan pentingnya peningkatan alokasi dana kewirausahaan agar dampaknya semakin signifikan terhadap kualitas pembinaan mahasiswa. Ia juga menyoroti ketidakseimbangan pendanaan yang terjadi selama ini.

Isu pertama yang ia angkat adalah kesenjangan pendanaan antara Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan Perguruan Tinggi Swasta (PTS).

“Perguruan tinggi swasta itu jumlahnya jauh lebih banyak. Jangan yang banyak didanai itu PTN saja. Masa swasta tidak? Kan lebih banyak yang swasta,” tegasnya saat ditemui di ruangannya di Gedung AR Fachruddin A UMY, Jumat (21/11).

Menurut Zuly, proporsi pendanaan harus lebih merata antara PTN dan PTS, mengingat PTS memegang peran besar dalam pemerataan pendidikan tinggi di Indonesia.

Ia juga menyoroti isu kedua, yaitu ketimpangan kewilayahan. Zuly menilai bahwa pendanaan kewirausahaan masih sangat didominasi oleh perguruan tinggi di Pulau Jawa.

“Kalau yang dimenangkan atau yang mendominasi pembiayaan hanya dari Jawa saja, nanti luar Jawa semakin tertinggal. Maka harus ada proporsional,” ujarnya. Ia menegaskan bahwa perguruan tinggi di luar Jawa perlu mendapatkan ruang dan kesempatan yang lebih adil dalam skema pendanaan nasional.

Selain pendanaan kewirausahaan, Zuly juga mendorong pimpinan perguruan tinggi di Indonesia untuk bersama-sama mengawal kebijakan kementerian terkait kejuaraan mahasiswa. Ia menilai bahwa prestasi mahasiswa tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga bagian dari proses pendidikan yang menghasilkan manfaat sosial luas.

“Itu menjadi bagian dari pendidikan yang berdampak kepada masyarakat,” jelasnya. Ia menambahkan, kontribusi mahasiswa dan alumni dalam berbagai kegiatan sosial dan inovasi merupakan bukti nyata dari pentingnya dukungan terhadap program dan kompetisi mahasiswa. (FU)