Dalam konteks tata kelola pemerintahan yang bersih dan demokratis, Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Prof. Iwan Satriawan, S.H., MCL., Ph.D., menegaskan pentingnya transparansi, akuntabilitas, serta penerapan tata kelola yang baik (good governance) sebagai fondasi utama untuk menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintah.
Menurut Prof. Iwan, berbagai proyek strategis nasional seperti Kereta Cepat Indonesia–China (KCIC) atau Whoosh, Ibu Kota Nusantara (IKN), dan Bandara Kertajati, semestinya dijalankan secara terbuka agar masyarakat dapat mengawasi dan menilai penggunaan uang negara.
“Dalam negara hukum dan demokratis, setiap proses pengambilan keputusan yang melibatkan uang negara harus dilakukan secara transparan. Transparansi memungkinkan publik menilai dan memberikan tanggapan terhadap kebijakan pemerintah,” ungkap Iwan dalam wawancara di Fakultas Hukum UMY, Senin (10/11).
Ia menegaskan bahwa transparansi adalah pintu menuju akuntabilitas. Tanpa keterbukaan informasi, proyek-proyek strategis berisiko kehilangan legitimasi dan membuka peluang terjadinya penyimpangan.
“Untuk membuktikan bahwa suatu proyek akuntabel, harus ada pemeriksaan. Jangan biarkan prosesnya berada di ruang gelap,” tegasnya.
Lebih lanjut, Iwan menjelaskan bahwa tata kelola yang baik merupakan bentuk tanggung jawab moral pemerintah terhadap masyarakat, yang telah mempercayakan pengelolaan keuangannya melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Uang negara adalah uang masyarakat. Karena itu, pemerintah tidak boleh alergi terhadap kritik. Ketika menggunakan uang publik, maka publik pun berhak menanyakan dan menuntut pertanggungjawaban,” ujarnya.
Prof. Iwan juga mengingatkan bahwa kepercayaan publik (public trust) merupakan modal penting bagi pemerintahan Presiden Prabowo untuk melanjutkan pembangunan nasional.
“Jika masalah proyek KCIC dan dugaan kerugian negara tidak segera diselesaikan, maka public distrust akan muncul. Ini berbahaya dalam jangka panjang karena dapat menurunkan efektivitas pemerintahan,” paparnya.
Sebaliknya, ia menambahkan, pemerintah yang transparan dan akuntabel akan memperoleh dukungan kuat dari masyarakat.
“Public trust akan meningkat seiring dengan membaiknya transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola. Namun jika hal itu diabaikan, yang muncul justru public distrust, dan itu berbahaya bagi stabilitas negara,” pungkas Iwan. (Jeed)
